Suara Pilpres di Gunungkidul Berbeda dengan Pileg

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Suara Pilpres di Gunungkidul Berbeda dengan Pileg" class="attachment-660x330" height="480" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2013/11/jalan-sehat-golkar-300x225.jpg" title="Suara Pilpres di Gunungkidul Berbeda dengan Pileg" width="640" /> </div> <span>June 6, 2014</span> <span></span> <div class="entry"> <br /> Tim pemenangan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Prabowo Hatta di Gunungkidul meyakini suara masyarakat dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang berbeda dengan suara dalam pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu.<br /> <br /> Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Heri Nugroho optimistis pasangan Prabowo-Hatta bisa memenangkan Pemilu Presiden di Gunungkidul. Ia mengaku tim pemenangan telah melakukan pemetaan basis kekuatan partai koalisi.<br /> <br /> “Kami menggunakan hasil Pemilu Legislatif sebagai dasar untuk pemetaan kekuatan. Kami menilai kekuatan kami tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul,” tutur dia, Kamis (5/6/2014).<br /> <br /> Ia menambahkan Pilpres berbeda dengan Pileg. Masyarakat diyakini sudah memiliki pilihan. Ia pun mengajak masyarakat yang memiliki pilihan sama bersatu mendukung Prabowo-Hatta.<br /> Heri yang merupakan pengurus DPD Partai Golkar mengaku selain melakukan langkah-langkah bersama tim koalisi, secara internal partai Golkar juga melakukan langkah pengamanan suara Golkar. Hal serupa juga dilakukan partai koalisi lainnya.<br /> <br /> Ketua DPD Golkar Gunungkidul Marsiono mengaku tidak khawatir akan adanya perpecahan suara di Golkar. Sesuai instruksi dari pusat, Golkar siap mendukung penuh pasangan Prabowo-Hatta.<br /> <br /> Sumber: <a href="http://www.harianjogja.com/baca/2014/06/06/pilpres-2014-suara-pilpres-di-gunungkidul-berbeda-dengan-pileg-511699">harianjogja.com</a><br /> </div>

Suara Pilpres di Gunungkidul Berbeda dengan Pileg

June 6, 2014   Tim pemenangan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Prabowo Hat...

Baca selengkapnya »

ARB: Tanggal 9 Juli Aja Kelalen Nomor Siji

<div class="single-post-thumb"> <img alt="ARB: Tanggal 9 Juli Aja Kelalen Nomor Siji" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/04/Sahabat-ARB-Bogor-640x330.jpg" title="ARB: Tanggal 9 Juli Aja Kelalen Nomor Siji" width="640" /> </div> <span>June 6, 2014</span> <span></span> <br /> Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, salah satu alasan partainya mendukung pasangan Prabowo-Hatta adalah karena capres dan cawapres nomor urut 1 itu serius membangun desa.<br /> ARB mengatakan, Jumat 6 Juni 2014, membangun Indonesia dari desa adalah cita-cita dia dan Partai Golkar. Ternyata Prabowo juga mempunyai cita-cita yang sama. Oleh karena itu tidak salah jika Golkar mendukung Prabowo.<br /> <br /> “Pak Prabowo serius membangun desa. Koalisi Merah Putih akan terus mengawal ini,” kata ARB di hadapan relawannya di Lapangan GOR Singalodra, Indramayu, Jawa Barat.<br /> <br /> ARB mengatakan, semua partai koalisi Merah Putih selama ini memperjuangkan Undang-Undang Desa. Bersama Prabowo-Hatta, nantinya semua mitra koalisi akan terus mengawal agar pembangunan dari desa bisa terlaksana.<br /> <br /> “Pembangunan dari desa bukan hanya pembangunan di desa, tapi juga pembangunan yang dilakukan masyarakat desa,” kata ARB.<br /> <br /> Jika setuju dengan hal ini, ARB meminta masyarakat mendukung pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta di Pilpres 9 Juli nanti. “Jadi tanggal 9 Juli jangan mendem di rumah. Tusuk nomor siji. Aja kelalen nomor siji,” ajak ARB.<br /> <br /> Sementara itu, relawan pendukung ARB se-Indramayu yang tergabung dalam Sahabat ARB Indramayu menyatakan dukungan pada Prabowo-Hatta dan membentuk wadah baru yang bernama Aliansi Rakyat Bersatu untuk Parabowo-Hatta.<br /> <br /> Deklarasi Aliansi Rakyat Bersatu digelar di Lapangan GOR Singalodra, Indramayu, Jawa Barat, dan dihadiri ribuan massa.<br /> ARB yang tiba di lok

ARB: Tanggal 9 Juli Aja Kelalen Nomor Siji

June 6, 2014   Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, salah satu alasan partainya mendukung pasang...

Baca selengkapnya »

Massa Pendukung Prabowo-Hatta Padati Indramayu

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Massa Pendukung Prabowo-Hatta Padati Indramayu" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/04/Golkar-Massa-Banjarmasin-2-660x330.png" title="Massa Pendukung Prabowo-Hatta Padati Indramayu" width="660" /> </div> <span>June 6, 2014</span> <span></span> <br /> Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) yang juga juru kampanye Probowo-Hatta menegaskan, warga Indramayu harus tepat dan cerdas memilih presiden.<br /> <br /> “Pasangan Probowo-Hatta yakin akan membawa perubahan Indonesia diberbagai sektor, pertanian, perdagangan, perikanan,” katanya.<br /> <br /> Prowobo-Hatta merupakan sosok anak bangsa yang jujur, amanah, sehingga pantas menjadi pemimpin di Indonesia, dengan berbagai prestasinya dengan kemampuanya yang tidak diragukan.<br /> <br /> Dalam kampanye akbar tersebut sejumlah juru kampanye nasional turut hadir, mereka terus memberikan semangat kepada ribuan massa yang memadati GOR Singalodra.<br /> <br /> Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sedangkan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan PBB.<br /> <br /> Sumber: <a href="http://www.antaranews.com/berita/437741/massa-pendukung-prabowo-hatta-padati-indramayu">antaranews.com</a>

Massa Pendukung Prabowo-Hatta Padati Indramayu

June 6, 2014 Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) yang juga juru kampanye Probowo-Hatta mene...

Baca selengkapnya »

Kejahatan di Tahun Politik

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Kejahatan di Tahun Politik" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Bambang-Soesatyo_9878-603x330.jpg" title="Kejahatan di Tahun Politik" width="603" /> </div> <span>May 5, 2014</span><span></span> <div class="entry"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>BEBERAPA</strong> kejahatan besar di sektor keuangan negara justru terjadi di tahun politik, dan melibatkan oknum pejabat tinggi negara. Apakah dana hasil kejahatan itu dimanfaatkan membiayai aktivitas politik untuk meraih jabatan tinggi? Inilah tantangan bagi penegak hukum untuk menelusuri penggunaan dana hasil kejahatan itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semasa menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Poernomo  diperkirakan mulai memroses keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) pada periode awal tahun 2004, kendati BCA mengajukan dokumen keberatan itu sejak Juli 2003.</div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan telaah Direktorat PPh Ditjen Pajak, Keberatan BCA tak patut dikabulkan. Di tengah persiapan pemilihan umum tahun itu, tepatnya Maret 2004, Direktorat PPh merekomendasikan kepada Hadi Poernomo untuk menolak keberatan pajak BCA. Hadi tak sependapat dengan bawahannya.</div> <div style="text-align: justify;"> Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden saat itu, Hadi ingin agar rekomendasi itu diubah. Melalui nota dinas 18 Juli 2004, Hadi memerintahkan Direktur PPh mengubah kesimpulannya agar keberatan pembayaran pajak yang diajukan BCA diterima seluruhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Segalanya berjalan mulus hingga Hadi mengakhiri masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada 2006. Dan, sejak Oktober 2009, dia terpilih menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sayang, hanya dalam hitungan jam setelah dia pamit dari BPK untuk jalani masa pensiun, Hadi langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena kebijakannya mengabulkan keberatan pajak BCA ternyata merugikan negara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkuaknya kasus Hadi Poernomo-BCA tentu saja mengingatkan orang pada lambannya penanganan kasus besar lain yang masih berkait dengan kejahatan pajak. Antara lain kasus manipulasi restitusi pajak oleh Wilmar Grup. Kasus ini nyata, karena diungkap oleh pegawai pajak sendiri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Skandal ini terungkap berkat laporan Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua, M Isnaeni. PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA), menurut Isnaeni, diduga memanipulasi perhitungan restitusi pajak. Laporannya tak pernah ditindaklanjuti atasannya di Ditjen Pajak. Setelah delapan bulan menunggu sia-sia, Isnaeni pun mengadu ke Komisi III DPR.</div> <div style="text-align: justify;"> Kasus ini diawali dengan pernyataan Ditjen Pajak bahwa WNI – MNA sebagai Wajib Pajak Patuh per Januari 2009. Dirjen Pajak saat itu dijabat Darmin Nasution. Setelah pernyataan itu, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di tengah kesibukan menyongsong pemilihan Presiden 2009, WNI minta restitusi PPN Rp 2,232 triliun, dan dikabulkan Rp1,093 triliun. MNA mengajukan Rp 1,162 triliun dan dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restitusi yang belum dibayarkan diajukan lagi. Maka, sepanjang periode September 2009 – Februari 2010, WNI mengajukan resititusi Rp 1,597 triliun dan MNA minta Rp 808,5 miliar</div> <div style="text-align: justify;"> Rupanya, Isnaeni mengendus dugaan tindak pidana. Ada indikasi direksi WNI – MNA merekayasa laporan transaksi jual-beli demi mendapat restitusi. Pada November 2009, Isnaeni pun mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) atas dugaan tindak pidana oleh WNI – MNA.Tetapi usul ini tak digubris Darmin dan M Tjiptardjo yang saat itu menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak.</div> <div style="text-align: justify;"> Pada September 2010, Darmin Nasution dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia, sedangkan jabatan Dirjen Pajak dipercayakan kepada M Tjiptardjo.  Hingga Desember 2013, penanganan kasus ini tak pernah jelas. Sempat ditangani Kejaksaan Agung, tetapi kemudian dikembalikan ke Ditjen Pajak dengan alasan tak cukup bukti. Aneh bukan; sebuah kasus yang diungkap oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua, tetapi disikapi dengan sangat minimalis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <strong>Telusuri Penggunaan</strong></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam konteks ini, tidak lengkap jika mega skandal Bank Century tidak dikedepankan sebagai contoh kasus lainnya. Benih kasus ini tumbuh di tengah persiapan menuju tahun Pemilu 2009. Sebagaimana disimak dari persidangan terdakwa Budi Mulya, para saksi mengemukakan bahwa FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) untuk Bank Century adalah keputusan yang terlalu dipaksakan. Pertama, karena bank ini tak memenuhi syarat. Kedua, karena nilai agunannya tak mencukupi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Proses memaksakan persetujuan dan pencairan FPJP itu dimulai sejak Oktober – November 2008. Rapat Dewan Gubernur BI saat itu menjadi kurang kondusif karena beda pendapat yang cukup tajam. Namun, pada akhirnya, semua peserta rapat tunduk pada kehendak Gubernur BI saat itu, Boediono. Beberapa tindakan ilegal pun dilegalkan. Dari FPJP Rp.683 miliar kemudian diberikan lagi melalui mekanisme bailout yang membengkak dari komitmen awal Rp 632 miliar menjadi Rp 2,7 triliun per 24 November 2008.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Entah ada kaitannya atau tidak, mendekati waktu pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres/Cawapres), Boediono pun meraih kandidat Cawapres. Bailout  kemudian terus menggelembung jadi Rp 6,7 triliun usai Pilpres 2009. Dan menjelang Pemilu 2014 Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara pada Desember 2013 digelontorkan lagi Rp.1,2 triliun dengan alasan untuk mengamankan CAR.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> BPK pada pertengahan April 2014 kemudian mengumumkan penggelontran dana tambahan bailout tersebut ditemukan banyak keganjilan dan penyimpangan. Selang dua hari kemudian, Ketua BPK itu menjadi tersangka kasus Pajak BCA bertepatan dengan ulang tahun sekaligus berakhirnya masa tugas yang bersangkutan sebagai Ketua BPK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengingat bahwa nilai uang dari rangkaian kejahatan itu demikian besarnya, wajar jika muncul pertanyaan untuk apa saja uang triliunan rupiah itu digunakan? Sebagian kecil pasti dimanfaatkan untuk memperkaya diri atau kelompok. Mungkinkah bagian terbesar dari hasil kejahatan itu digunakan untuk membiayai kegiatan politik?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah sekian lama publik hanya bisa berspekulasi, Anas Urbaningrum akhinya membuka tabir. Usai menjalani pemeriksaan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) belum lama ini, Anas mengungkap indikasi tentang kemungkinan penggunaan dana Bailout Bank Century untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009. Anas menunjuk hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebuah partai politik untuk pemilihan presiden 2009.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada donatur individu atau korporasi yang identitasnya dipalsukan. Identitas donatur terdaftar, namun mereka tidak menyumbang dana kampanye.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang dikemukakan Anas langsung mengonfirmasi temuan lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana Bailout. Faktor kejanggalan profil nasabah dan donatur partai ini mengindikasikan adanya operasi lain yang menunggangi keputusan KSSK menyetujui Bailout untuk Bank Century.</div> <div style="text-align: justify;"> Mengapresiasi keberanian institusi penegak hukum mengungkap kejahatan-kejahatan besar menjadi sebuah keharusan. Dengan apresiasi itu, penegak hukum diharapkan lebih berani dan konsisten memerangi korupsi. Namun, mengungkap dan membawa para penjahat itu ke pengadilan saja terasa kurang cukup.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Masyarakat ingin tahu, mengapa kasus-kasus kejahatan besar sering terjadi menjelang atau pada tahun Pemilu? Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk apa saja? Inilah tantangan yang pada saatnya nanti perlu dijawab para penegak hukum.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Institusi penegak hukum sebenarnya sedang dibuat malu oleh kasus Bank Century. Bayangkan, di negara hukum ini, penggunaan Rp 6 triliun lebih uang negara dari kas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal, penggunaan uang sebanyak itu berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk model kejahatan seperti skandal Bank Century dan penggelapan pajak bernilai ratusan miliar atau triliunan rupiah, mengungkap dan memenjarakan para pelakunya saja dirasakan belum tuntas. Sekali lagi, publik ingin tahu uang hasil kejahatan itu digunakan untuk apa saja? Mudah-mudahan, pada saatnya nanti, saat momentum peralihan kekuasaan, penegak hukum mau berinisiatif menelusurinya. Dan menyeret pelaku kejahatan tersebut ke meja hijau. Tak peduli setinggi apapun jabatannya pada masa pemerintahan ini yang akan berakhir 20 Oktober 2014 mendatang. (*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bambang Soesatyo<br /> Anggota Komisi III DPR RI/<br /> Presidium Nasional KAHMI 2012-2017</div> </div>

Kejahatan di Tahun Politik

May 5, 2014 BEBERAPA kejahatan besar di sektor keuangan negara justru terjadi di tahun politik, dan ...

Baca selengkapnya »

Transformasi Virus Politik Uang

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Transformasi Virus Politik Uang" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2013/12/dina-hidayan-660x330.jpg" title="Transformasi Virus Politik Uang" width="660" /> </div> <span>March 31, 2014</span> <span></span> <div class="entry"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seberapa pun kecilnya, menggunakan uang (tunai maupun berupa sumbangan barang tertentu dan lain-lain) yang dimaksudkan untuk memengaruhi orang-orang tertentu menjatuhkan pilihan atau sekadar bersedia mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), baik dilakukan sebelum atau sesudah pemilihan umum (pemilu), sudah terhitung politik uang (<i>money politic</i>).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika politik uang seperti yang diatur undang-undang (UU) adalah bentuk pelanggaran dan secara moral tidak bisa diterima, memberikan sekedar Rp5.000 sekali pun sudah menggugurkan pencalonan seseorang dan menanggalkan semua moralitas yang melekat pada dirinya.</div> <div style="text-align: justify;"> Dulu politik uang mudah dilihat. Strategi pemenangan pemilu yang melanggar aturan dan etika berkompetisi secara sehat ini tampil dalam wajah yang langsung terlihat, seperti membagi-bagikan amplop, pengganti uang transportasi atau dalam bentuk serangan fajar, yang hampir selalu diberikan dalam wujud tunai untuk perorangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena itu, orang mudah menganggap politik uang sudah tidak ada jika praktik-praktik tersebut juga sudah tidak ada. Bahayanya, sekarang politik uang tampil dalam wajah yang tidak dikenali; bahkan dalam wujud kewajaran dan kebaikan yang bukan saja bisa diterima tapi malah perlu dipraktikkan; atau malah dianggap sebagai bagian dari strategi politik dalam rangka memperjuangkan moralitas yang lebih besar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karenanya, membuat tidak gampang upaya melawan dan memberantasnya. Selalu saja ada alasan untuk membenarkan kebiasaan membagi-bagikan uang untuk tujuan memengaruhi pilihan para pemilih.</div> <div style="text-align: justify;"> Pembenaran pertama, kebiasaan menyediakan sejumlah uang yang dibagi-bagikan kepada konstituen paling sering dianggap sebagai strategi politik, yang jelas-jelas salah, tapi bisa diterima untuk mencapai tujuan yang lebih besar.</div> <div style="text-align: justify;"> Tujuan lebih besar yang dimaksud adalah yang penting berhasil lebih dulu menjadi anggota parlemen (kepala daerah atau kepala negara) baru setelah itu sikap politik ideal, membela kepentingan rakyat banyak, dan bermoral tinggi dipraktikkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Secara garis besar argumen ini menyerupai adagium yang sangat terkenal dalam dunia politik, yakni tujuan menghalalkan segala cara. Jika ada calon anggota legislatif (caleg) yang menghalalkan” segala cara, artinya termasuk cara-cara yang melanggar norma dan aturan, caleg atau kandidat pemimpin tersebut sudah seharusnya gugur terlebih dulu.</div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan, caleg atau kandidat pemimpin demikian perlu ditangkap dan dipersoalkan secara hukum dan norma yang berlaku karena melakukan pelanggaran. Seberapa kecil pun uang yang dikeluarkan, seorang kandidat tidak akan pernah bisa dinilai sah kemenangannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Orang seperti ini jika menjadi anggota parlemen atau pemimpin akan selamanya hidup dengan kekuasaan yang ilegal karena tidak diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku.</div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, menggunakan cara apa saja, termasuk membagi-bagikan uang, dan saat setelah terpilih nanti mempraktikkan perilaku politik yang idealis adalah argumentasi yang kontradiktif.</div> <div style="text-align: justify;"> Jika ada seorang caleg bertindak seperti itu, siapa yang bisa menjamin caleg yang ”menghalalkan segala cara” ini tidak  akan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Menjadi kandidat  pemimpin adalah soal konduite dan memberi teladan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seorang caleg diyakini akan bertindak ideal setelah terpilih jika caleg yang dimaksud terlebih dulu ”mencontohkan” sikap ideal saat berkampanye. Sikap dan perilaku politik saat berkampanye adalah janji tanpa kata-kata seorang caleg kelak saat terpilih.</div> <div style="text-align: justify;"> Pembenaran kedua, politik uang sering kali dibenarkan karena semua orang melakukannya. Bahkan, para “caleg pintar” yang bergelar “profesor dan doktor” juga membagi-bagikan uang. Visi, misi, dan juga kepandaian dianggap tidak cukup.</div> <div style="text-align: justify;"> Uang tetap perlu ada untuk membuat orang semakin yakin dengan kandidat yang memang sudah dari sananya cerdas. Argumen ini mudah dipatahkan dengan tiga cara berikut ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Pertama</i>, seperti kurang lebih yang dikatan Ranggawarsita beberapa abad lalu: zaman ini jaman <i>edan</i>. Siapa yang tidak ikut <i>ngedan</i> bakalan tidak kebagian. Maksudnya, orang sering salah kaprah ikut-ikutan melakukan kesalahan karena kesalahan itu telah menjadi “aturan main” yang—sekalipun salah—dianggap bisa diterima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Orang lalu khawatir jika tidak ikut melakukan kesalahan yang sama bakal tidak kebagian apa-apa. Artinya, ikut-ikutan melakukan politik uang adalah sikap politik yang berorientasi kemenangan belaka dan tidak memedulikan moralitas dan etika.</div> <div style="text-align: justify;"> Argumen di atas tak lain dari ajakan ramai-ramai berbuat salah tanpa sedikit pun upaya untuk mengubah keadaan yang buruk. <i>Kedua</i>, “menyogok” pemilih dengan uang berapa pun adalah kesalahan yang tidak akan pernah benar dengan sendirinya hanya karena dilakukan oleh mayoritas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Memikat Hati</b></div> <div style="text-align: justify;"> Kesalahan bukan soal berapa jumlah orang yang melakukannya dan apa derajat dan status sosial pelakunya. Kesalahan adalah soal melanggar aturan, norma, dan UU yang berlaku.</div> <div style="text-align: justify;"> Orang pintar seperti profesor dan doktor harus dihukum lebih berat karena kepintaran yang bisa menuntun mengetahui mana perbuatan yang bermoral, legal, dan mana yang tidak malah tidak digunakan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Ketiga</i>, uang digunakan karena tak tersedia sumber daya kepandaian dan kecerdasan. Maksudnya, jika seorang caleg cukup cerdas dan pandai menyampaikan visi dan misinya atau menjanjikan program politik yang masuk akal dan bisa dipercaya, uang tidak akan diperlukan.</div> <div style="text-align: justify;"> Sebaliknya, ketika uang diandalkan maka caleg tidak cukup pantas disebut sebagai kandidat yang cerdas dan intelektual. Atau, setidaknya caleg semacam ini tidak percaya dengan intelektualitasnya sendiri, sehingga masih memerlukan uang untuk memikat hati para pemilih.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembenaran <i>ketiga</i>, banyak anggota tim sukses yang membenarkan tindakan memberikan uang sebagai pengganti ongkos yang perlu dikeluarkan kepada calon pemilih untuk sekedar melangkahkan kaki ke TPS. Bahkan tindakan seperti ini dinilai tidak masuk kategori politik uang.</div> <div style="text-align: justify;"> Sebab, seorang caleg justru dianggap bertindak budiman dengan menyediakan semacam uang pengganti kepada para konstituen yang harus mengeluarkan atau merelakan biaya tertentu untuk memberikan suara.</div> <div style="text-align: justify;"> Sekilas argumen yang satu ini bisa diterima. Banyak pemilih yang hidupnya tergantung pada aktivitas yang sifatnya harian, yang tentu terganggu jika harus ke TPS. Tapi, yang dilupakan adalah aktivitas memilih adalah hak sekaligus kewajiban yang manfaat terbesarnya akan dinikmati oleh pemilih itu sendiri.</div> <div style="text-align: justify;"> Mengorbankan sesuatu, termasuk aktivitas sehari-hari yang bisa mendatangkan penghasilan, adalah sesuatu yang memang perlu ditempuh jika seseorang menginginkan hasil yang baik.</div> <div style="text-align: justify;"> Jika ada seorang pemilih memutuskan tidak ke TPS, pemilih seperti ini berarti tidak pernah punya niat untuk mengorbankan sesuatu dari dirinya, untuk mencapai hasil bersama yang lebih besar (negara yang sehat) yang juga akan dinikmatinya.</div> <div style="text-align: justify;"> Pemilih jenis ini, jika diberi uang sekali pun, tidak akan pernah memilih dengan niat jelas dan benar, karena sejak awal tidak memiliki keinginan untuk “berpolitik“ yang baik. Politik uang menyuburkan perilaku politik masyarakat yang salah kaprah.</div> <div style="text-align: justify;"> Pembenaran keempat, memberi hadiah dalam bentuk uang maupun barang dan program pembangunan fisik adalah “budaya orang timur” yang tidak ada kaitannya dengan sogok menyogok.</div> <div style="text-align: justify;"> Jika seorang caleg setelah kampanye yang menghadirkan konstituen tidak memberikan hadiah, tindakan tersebut dinilai sebagai ketidakpantasan dari segi adat istiadat atau bahkan ketidaksopanan yang sulit diterima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Argumen ini tampak benar dengan sendirinya. Sebab, memberi hadiah adalah kebiasaan turun-temurun, misalnya di masyarakat jawa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tapi, pertanyaannya, apakah seorang caleg yang membagikan hadiah dalam jumlah yang banyak akan tetap melakukan hal yang sama saat tidak ada kampanye?</div> <div style="text-align: justify;"> Apakah seorang caleg atau kandidat kepala daerah dan kepala negara akan selalu melakukan berbagai kunjungan dengan membawa berbagai sumbangan/bantuan<i> </i>(membelikan seragam PKK, kerudung, sembako, pompa air, dan lain-lain) jika tidak ada kepentingan memenangi pemilihan?</div> <div style="text-align: justify;"> Artinya, kebiasaan memberi hadiah mungkin menjadi adat istiadat, tapi mengatakan para kandidat yang akan bertarung dalam pemilu membagi-bagikan uang dan hadiah dalam rangka melaksanakan tradisi adalah upaya menutup-nutupi politik uang dengan alasan budaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan akhirnya, barangkali bentuk politik uang kontemporer  yang paling tidak kasatmata adalah kecenderungan para caleg menjajakan ”program politik” dalam bentuk sumbangan fisik dan santunan kesejahteraan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat ini banyak masyarakat yang melihat masa kampanye pemilu sebagai saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Para caleg yang sedang berkampanye dipandang sebagai calon pemimpin yang baru bisa dinilai andal dan kredibel jika mampu secara instan dan cepat mengatasi beberapa persoalan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Persoalan-persoalan itu seperti memperbaiki jalan rusak, membangun gapura atau membayarkan SPP anak sekolah dari keluarga miskin, bahkan tanpa harus menunggu para caleg tersebut terpilih sebagai anggota parlemen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sepintas kecenderungan ini bukan politik uang dan kewajaran yang bisa dibenarkan, terutama karena dibahasakan sebagai kepentingan umum. Masyarakat mungkin kesulitan mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur fisik dan layanan kesejahteraan yang sudah sepantasnya segera diatasi oleh para caleg yang akan menjadi wakil mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Bersifat Kolektif</b></div> <div style="text-align: justify;"> Apalagi jika masalah-masalah tersebut bersifat kolektif dan tidak berkaitan langsung dengan keuntungan orang per orang secara pribadi. Tapi, jika diperhatikan lebih saksama, kebiasaan meminta bantuan langsung kepada para caleg di masa kampanye merupakan kebiasaan yang membodohkan dan berpotensi mengalihkan fungsi DPR secara sistematis.</div> <div style="text-align: justify;"> Analisisnya,<i> pertama</i>, bukan tugas para caleg atau anggota legislatif yang masih menjabat untuk mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur fisik dan layanan kesejahteraan dalam wujud langsung seperti itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Urusan tersebut merupakan porsi eksekutif dan birokrasi yang membantunya. Masyarakat seharusnya menuntut eksekutif atau pemerintah dan birokrasinya untuk bekerja lebih baik.</div> <div style="text-align: justify;"> Anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) berfungsi menyuarakan kepentingan (kolektif) masyarakat dan menekan sekaligus mengawasi pemerintah agar merespons.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih penting lagi, tugas anggota DPR bukanlah membangun fisik dan layanan kesejahteraan (secara langsung), tetapi membangun dan menyediakan kerangka politik legal, regulasi, dan kebijakan yang memungkinkan pemerintah di berbagai tingkatan administrasi bisa menjalankan tugasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Bantuan fisik dan layanan kesejahteraan sama sekali bukan program politik. Program politik adalah rancangan regulasi dan kebijakan yang seharusnya ditawarkan seorang caleg untuk mengatasi persoalan-persoalan di level mikro seperti perbaikan jalan, mahalnya ongkos kesehatan, dan sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <i>Kedua</i>, sering kali setelah memberikan bantuan pembangunan fisik, para caleg merasa telah melakukan kewajiban terhadap konstituen. Fungsi penting menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat, setelah seorang caleg terpilih, menjadi tidak relevan karena sang caleg merasa sudah melakukan sesuatu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibatnya, kegiatan caleg yang terpilih untuk lima tahun yang akan datang menjadi tidak jelas, tanpa orientasi, dan tanpa basis representasi yang jelas. Memberi bantuan tunai/pembangunan fisik (atas nama tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif) karenanya sangat merusak mekanisme representasi.</div> <div style="text-align: justify;"> Artinya, jika melihat kedua hal yang diuraikan di atas, bantuan yang disediakan para caleg bagi pembangunan fisik dan layanan kesejahteraan hakikatnya semata untuk menarik hati para calon pemilih.</div> <div style="text-align: justify;"> Para caleg, dengan kata lain, sedang menggunakan bantuan-bantuan tersebut sekalipun dibungkus istilah program politik, untuk ”membeli” suara pemilih. Jelas, di balik bantuan pembangunan fisik dan layanan kesejahteraan ini ada jumlah uang tertentu yang bisa dimaknai sebagai politik uang dalam bentuk yang begitu canggih dan tidak mudah dikenali.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Politik uang dewasa ini bukan saja tampil dalam berbagai bentuk, tapi juga selalu mengalami pembenaran dengan berbagai cara. Salah satu tugas penting memberantas politik uang adalah mementahkan semua argumen yang membuat pelanggaran besar ini tampil sebagai sebuah kewajaran yang bisa dibenarkan.</div> <div style="text-align: justify;"> Politik uang harus dilawan dengan menanggalkan semua muslihat dan manipulasi kata-kata yang membungkusnya. Agar harapan demokrasi sehat yang melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas (secara intelektual dan moral) segera terwujud dan generasi penerus terwarisi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber: <a href="http://www.solopos.com/2014/03/29/gagasan-transformasi-virus-politik-uang-499413">solopos.com</a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Dina Hidayana</i></b><i> adalah Pengurus DPP Partai Golkar; Caleg DPR-RI 2014 Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali; <b>www.dinahidayana.com</b></i></div> </div>

Transformasi Virus Politik Uang

March 31, 2014   Seberapa pun kecilnya, menggunakan uang (tunai maupun berupa sumbangan barang tertent...

Baca selengkapnya »

Legislator Layak Laga

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Legislator Layak Laga" class="attachment-660x330" height="325" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/02/IndraJPiliang_9211.jpg" title="Legislator Layak Laga" width="542" /> </div> <span>March 13, 2014</span> <span></span> <div class="entry"> <br /> Pemilu 09 April 2014 tinggal menghitung hari. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, peta kekuatan politik sepertinya bergeser. PDI Perjuangan dan Partai Golkar berada di papan atas, diikuti oleh Partai Gerindra atau Partai Demokrat. Di luar itu, partai-partai lain masih bersaing untuk mendapatkan suara, minimal lolos dari Parliamentary Threshold sebesar 3,5% dari total pemilih. Persaingan di papan tengah dan papan bawah berlangsung ketat, baik antara partai lama ataupun partai baru.<br /> <br /> Persaingan juga terjadi di kalangan calon anggota legislatif. Kampanye tertutup sudah digelar, lalu diikuti kampanye terbuka. Masing-masing calon legislatif ini mencoba mendapatkan suara yang lebih dari kandidat yang lain. Beragam cara dilakukan, baik yang mengikuti aturan atau tidak. Penyelenggara dan pengawas pemilu juga bekerja keras, guna mendapatkan pemilu yang berkualitas, sekaligus hasil yang sesuai dengan pilihan rakyat.<br /> <br /> Guna memenuhi kuota calon anggota legislatif, tidak semua calon memiliki kemampuan yang baik. Tinggal rakyat yang memilih di antara para calon itu. Apakah mereka layak atau tidak? Kemampuan itu diukur dari banyak hal, mengingat masa jabatan yang diemban adalah lima tahun. Selain harus menguasai aturan perundang-undangan terkait dengan tugasnya sebagai anggota legislatif, caleg yang bersangkutan juga perlu mengenal dan dikenal di daerah pemilihannya. Saling kenal-mengenal itu terutama dari aspek pemerintahan, di pelbagai bidang, selain tentunya kehidupan penduduknya.<br /> Pengenalan itulah yang diformulasikan dalam bentuk program, terutama terkait dengan kerja di legislatif. Tapi, masih banyak caleg yang menawarkan program, seolah mau duduk di kursi eksekutif. Misalnya, pengadaan infrastruktur, barang dan jasa. Idealnya, caleg menjelaskan apa kerja di legislatif, agar harapan publik tidak terlalu tinggi. Janji-janji kampanye juga perlu realistis, misalnya membawa aspirasi warga ke dalam rapat-rapat yang terkait dengan anggaran pemerintah. Rapat-rapat itu terutama dalam masa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<br /> <br /> Kalau hanya mengandalkan gaji sebagai wakil rakyat, tentulah tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk rakyat. Bagaimanapun, kebutuhan sebagai anggota legislatif juga tinggi, termasuk dan terutama sebagai anggota partai politik. Rata-rata partai politik di Indonesia – dan luar negeri – memotong gaji seorang anggota legislatif. Pemotongan itu digunakan untuk membiayai kewajiban partai politik dalam mengelola kantornya, termasuk juga para staf tetap dan honorer yang digaji. Partai politik sedikit sekali dapat anggaran dari negara, sehingga kebutuhan anggaran itu dimintakan kepada anggota legislatifnya.<br /> <br /> <b>Kualitas Legislator</b><br /> Persepsi masyarakat masih bias terhadap anggota legislatif. Rakyat menganggap, jalur legislatif adalah jalur mobilitas vertikal (naik status). Bagi para caleg yang dianggap tidak memiliki pekerjaan, jadi anggota legislatif dipersepsikan sebagai cara untuk menerima penghasilan bulanan. Bisa jadi ada motif seperti itu, tetapi motif itu harus dihilangkan. Kalaupun ada caleg yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, tentu mereka memiliki formulasi yang akurat menyangkut peningkatan ekonomi. Pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Artinya, sebagai suara publik murni, para legislator yang berasal dari kalangan yang tidak berpunya bisa menjadi kekuatan perubahan sistem penganggaran.<br /> <br /> Kualitas legislator kita memang masih kurang, dibandingkan dengan kompetensi yang diinginkan. Rata-rata sumber daya manusia yang berkualitas sudah terlebih dahulu memilih menjagi pegawai negeri sipil, pekerja profesional atau aktif sebagai wiraswasta. Makanya, terdapat sejumlah pensiunan pejabat atau pegawai pemerintah yang kemudian terjun ke dunia politik praktis. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan, serta pengetahuan yang dimiliki, mereka berharap bisa semakin memperbaiki keadaan. Bagi saya, tidak ada masalah dari-manapun asalnya para legislator ini. Yang penting mereka memiliki nyali yang besar guna menghadapi kalangan eksekutif yang lebih kuat dan terlatih.<br /> Diluar kualitas legislator yang rendah, partai politik juga memiliki keterbatasan dalam melatih dan mendidik mereka. Partai politik sudah dibebani dengan tugas-tugas yang diberikan undang-undang, mulai dari sarana, prasarana, pendidikan politik, sampai tugas-tugas yang ada di legislatif dan juga kader di eksekutif. Struktur organisasi partai politik hampir sama dengan struktur pemerintahan. Anggaran dari publik dan pemerintah terbatas. Partai politik mengandalkan anggaran dari pengurus, terutama pengurus di tingkat pusat, diluar pungutan yang dibebankan kepada anggota legislatif terpilih dan anggaran dari negara dalam jumlah kecil. Sementara, pendidikan politik jelas memakan anggaran besar.<br /> Legislator juga memiliki keterbatasan. Selain kurang didukung oleh jaringan tenaga ahli yang ideal, guna mengikuti perkembangan sesuai dengan bidang tugasnya, legislator memiliki beban lain terhadap konstituen. Negara memberikan anggaran untuk kegiatan yang terkait dengan daerah pemilihan, yakni dana reses. Hanya saja, anggaran itu tidak bisa dipakai sesuai dengan kehendak sang legislator ataupun kehendak konstituen. Anggarannya dikemas dalam bentuk kegiatan tatap muka, sosialisasi aturan perundangan, sampai seminar publik tentang empat pilar kebangsaan.  Bantuan langsung berupa dana jelas terbatas hanya kepada isi kantong sang legislator.<br /> <br /> Sebaliknya dengan pegawai negara. Sebagian malahan sudah diberikan beasiswa sejak jenjang pendidikan formal. Lalu seluruhnya mendapatkan hak pensiun. Mau disebut sebagai pegawai pusat, ataupun pegawai daerah, tetap saja yang namanya pegawai negeri mendapatkan hak pensiun. Pelbagai tunjangan juga diberikan. Belum lagi beasiswa pendidikan, tanpa harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Tidak heran kalau gaji dan belanja pegawai negeri mencapai angka 60 % – 70% dari total APBD. Bandingkan dengan anggaran yang diperoleh partai politik yang tak sampai 1%-nya.<br /> <br /> <b>Nyali Legislator</b><br /> Legislator layak laga jelas dibutuhkan untuk bangsa ini ke depan. Apalagi politik kian mengarah kepada individu, ketimbang kepada partai politik. Figur jauh lebih berpengaruh dari partai politik. Padahal, keseimbangan politik diperlukan guna mendekatkan antara figur dengan partai politik. Pengorganisasian politik kian dibutuhkan, dengan manajemen yang makin moderen. Anggaran partai politik juga perlu dibuat transparan, tetapi tentunya dengan memasukkan anggaran publik. Ironi demokrasi hari ini adalah semua pihak merasa berhak memeriksa dan menilai partai politik, sementara mereka sama sekali tidak mau berkontribusi kepada partai politik.<br /> <br /> Sementara, legislator masih didominasi oleh kekuatan pribadi dan keluarga, ketimbang organisasi. Legislator harus mengurus banyak hal sekaligus secara bersamaan. Di samping menguasai bidang tugasnya di parlemen, legislator juga berusaha meraih dukungan dari publik di daerah pemilihannya. Di luar itu, legislator juga harus memiliki kontribusi kepada partai politik pengusungnya. Apabila sikap legislator itu bertentangan dengan pimpinan partai politik, bisa saja ditarik setiap saat dari kursi legislatif. Absensi juga diawasi publik, termasuk tatkala tertidur sebentar di dalam rapat yang terbuka untuk umum.<br /> <br /> Legislator layak laga untuk kursi nasional juga diperlukan guna menghadapi globalisasi. Artinya, legislator-legislator ini perlu mengubah dirinya sebagai diplomat ketika berhadapan dengan pejabat-pejabat atau kepentingan-kepentingan negara lain. Penciuman legislator ini harus tajam, guna melihat kepentingan asing yang bermain dalam kebijakan-kebijakan nasional. Setiap saat, ketika ada masalah yang terkait dengan kerugian Indonesia dalam percaturan politik internasional, legislator nasional ini perlu memberikan peringatan. Tentu penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, juga menjadi penentu bagi daya jelajah legislator jenis ini.<br /> <br /> Diluar itu? Nyali sebagai legislator. Nyali itu penting, mengingat hambatan-hambatan yang dimiliki legislator dalam kiprahnya. Bukan hanya legislator itu berani berseberangan dengan seorang presiden yang dianggap lebih tinggi posisinya, melainkan juga terkadang perlu berbeda pendapat dengan pimpinan partainya sendiri. Legislator sebetulnya tidak perlu terlalu takut kepada pihak lain, mengingat publik pada gilirannya menjadi penentu tepat atau tidaknya pilihan yang diambil. Perseberangan dengan pihak lain justru bisa dihargai publik, dengan cara mengusung lagi untuk jabatan yang sama atau berbeda sama sekali.<br /> <br /> Legislator layak laga adalah legislator yang memiliki nyali. Dalam posisi yang lebih moderen, tentunya legislator yang bisa mengumpulkan dana kampanye dan suara dari publik. Ke depan, legislator ini juga perlu membina komite-komite pemilih yang terus menyeberangkan aspirasi ke meja sang legislator. Komite-komite pemilih inilah yang bekerja di akar rumput, guna mengawal kerja seorang legislator, sekaligus juga memastikannya terpilih lagi. Bukan saatnya lagi uang memegang kendali dalam kontestasi politik, melainkan kemampuan yang benar-benar dimiliki oleh sang legislator.<br /> <br /> <div align="right"> <b>Indra J Piliang, </b><b>Ketua Divisi Opini BKPP DPP Partai Golkar </b></div> </div>

Legislator Layak Laga

March 13, 2014   Pemilu 09 April 2014 tinggal menghitung hari. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga...

Baca selengkapnya »

Antropologi Capres

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Antropologi Capres" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Hadjriyanto-630x330.jpg" title="Antropologi Capres" width="630" /> </div> <div class="single-post-caption"> Hadjiryanto Y Thohari | Lensa Indonesia</div> <span>March 7, 2014</span> <span></span> <div class="entry"> <br /> Tahun 2014 adalah tahun politik, tahun Presiden Baru. Presiden itu penting dan menentukan masa depan bangsa. Alhasil, persoalan presiden adalah urusan segenap bangsa Indonesia, bukan hanya partai politik.<br /> <br /> Persoalan apa dan siapa calon-calon presiden (capres) juga bukanlah melulu urusan ilmu politik dan lembaga survei saja. Apalagi di tangan yang terakhir ini, soal capres direduksi menjadi semata-mata soal angka: berapa persen tingkat popularitas dan elektabilitas capres A, capres B, dan capres C. Benar, soal capres di era demokrasi langsung dan deliberatif seperti sekarang ini, bisa dijajaki melalui survei. Tetapi terlalu simplistis jika kemudian soal capres itu kita serahkan hanya kepada lembaga survei.<br /> Kita juga sudah bosan disuguhi hasil-hasil survei capres yang sangat numerikal dan statistikal itu! Memang benar di tangan ilmu politik pembahasan apa dan siapa capres memiliki presisi dan akurasi yang lebih baik. Sayangnya sekarang ini semua orang, apa pun latar belakang studinya, menjadi pengamat politik. Meski tidak dididik dalam disiplin ilmu politik, mereka menyampaikan analisisnya masing-masing mengenai capres dengan penuh antusiasme.<br /> <br /> Tidak ada yang mempermasalahkan jika hasil pengamatannya sangat impresif dan tidak jelas konstruksi teoritisnya. Yang penting, banyak yang tertarik untuk mengikuti analisisnya melalui media massa. Belum lagi ramalan para dukun dan paranormal politik. Akhir-akhir ini ada juga ilmu psikologi politik: yang bergiat menganalisis (dan menguliti) perilaku para capres dan politisi sampai yang bersangkutan termehek- mehek. Ada juga ilmu ekonomi politik atau ekonomi pemilu yang membahas biaya politik yang harus disiapkan oleh para capres.<br /> <br /> Apanya yang menarik, toh sudah bukan rahasia lagi kalau untuk maju sebagai capres dibutuhkan uang ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Semua orang juga tahu bahwa di belakang setiap capres (apalagi capres yang tong-pis, kantongnya tipis, dan tong-pes, alias kantongnya kempes) pastilah ada orang atau sederet orang kaya yang bertindak sebagai bandar penyandang dananya. Sudahlah, mengaku saja!<br /> <br /> <b>Antropologi, Bicaralah!</b><br /> Dalam konteks ini rasanya sangatlah menarik melihat capres secara antropologi. Jadi, sebut saja, antropologi capres! Namanya juga antropologi, tentunya kajian ini bersifat primaeval atau primordial: melihat segala sesuatunya dalam kategori- kategori yang paling awal atau mula, seperti latar belakang suku atau etnis, budaya atau agama, dan adat istiadat para capres yang tentunya agak sensitif. Antropologi memang selalu memulai dari kategorikategori primordial yang primitif.<br /> <br /> Menurut antropologi primitif tidak berkonotasi negatif dan peyoratif. Hanya orang modern yang memandang rendah orang primitif. Ini tentu tidak mengherankan oleh karena kata primitif itu memang diciptakan oleh orang-orang modern yang dikenal sangat egosentris dan etnosentris. Padahal, primitif adalah menunjukkan masa-masa awal pembentukan kebudayaan yang justru mencerminkan keaslian dan keotentikan.<br /> <br /> Marilah kita mulai kajian ini. Pertama, kajian ini bisa dimulai, misalnya, dengan pertanyaan mengapa setelah Soempah Pemoeda 1928 bangsa Indonesia masih ada yang berpikir secara etnis dan berpandangan bahwa presiden Indonesia sebaiknya Jawa? Bagaimana sebenarnya nation and charcter building yang kita lakukan selama ini sehingga integrasi bangsa belum juga tuntas setelah merdeka 68 tahun?<br /> <br /> Fakta masih banyaknya orang berpikir dalam kerangka etnisitas dalam pencalonan presiden seperti itu membuktikan belum tuntasnya pembangunan bangsa (nation building) untuk integrasi bangsa. Mungkin benar apa yang dikatakan KS Sandhu, duludirektur Institute of S o u t h e a s t Asian Studies (ISEAS), Singapura, bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini faktorfaktor etnis telah membingungkan banyak analis sosial karena perannya yang tetap ada.<br /> <br /> ”Harapan liberal” bahwa modernisasi akan mengaburkan perbedaan etnis, prestasi akan menggantikan askripsi, serta meluasnya komunikasi dan pendidikan akan membuat masyarakat semakin homogen, ternyata tidak menjadi kenyataan. Demikian juga harapan radikal bahwa perbedaan budaya akan lenyap seiring dengan munculnya kesadaran kelas ternyata juga cuma tinggal harapan.<br /> Kenyataan justru menunjukkan kebalikannya: budaya dan etnis tetap ada pada hampir setiap segi kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Bahkan, tampaknya perbedaan-perbedaan yang berdasarkan faktor-faktor tersebut di banyak masyarakat telah menjadi semakin tajam. Kelompok-kelompok kepentingan etnis dan agama lebih vokal menuntut. Dalam kondisi seperti inilah kompleksitas etnis, agama, dan bahasa tampaknya semakin menantang dibanding masa sebelumnya.<br /> <br /> Maka pemahaman kita bahwa Indonesia ini majemuk atau pluralis perlu dimajukan lagi. Jika sebelumnya paham pluralisme hanyalah kesadaran bahwa kita terdiri dari berbagai-bagai suku, etnis, bahasa, budaya, kini harus diberi pemahaman baru, yaitu menjadikan pluralisme sebagai prosedur hidup bersama secara nyaman, atau dengan kata lain menjadikan pluralisme sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, reaktualisasinya perlu diperkuat dengan strategi kebudayaan yang jitu. Antropologi bisa bicara banyak dalam persoalan ini.<br /> <b>Budaya Keterbukaan</b><br /> Kedua, kalau pertanyaan pertama tadi sangat ideologis, pertanyaan atau topik kedua ini agak aktual dan sedikit politispraktis. Dus, sedikit sensitif. Antropologi capres dapat mengkaji mengapa kebanyakan capres yang sudah terang-terangan menyatakan siap maju adalah berlatar belakang etnis non-Jawa?<br /> Apakah ini berarti bahwa di belantika perpolitikan nasional, tokoh-tokoh yang dibesarkan dalam budaya non- Jawa lebih terbuka, egaliter, dan berterus terang dalam men-gekspresikan keinginannya dibandingkan tokoh-tokoh Jawa yang cenderung ewuh pekewuh? Apakah ini berarti budaya non- Jawa lebih kompatibel dengan sikap keterbukaan dan keterusterangan yang menjadi salah satu prasyarat demokrasi langsung dan deliberatif?<br /> <br /> Fenomena ini juga menarik: mengapa para ketua umum partai politik yang berlatar belakang Jawa kebanyakan tidak— atau belum—menyatakan maju sebagai capres? Padahal jika saja mau dan siap, mereka itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditetapkan oleh partainya menjadi capres. Bahkan, lihatlah, ketua umum sebuah partai besar yang kebetulan Jawa sampai hari ini belum juga menyatakan siap maju menjadi capres. Pokoknya, kecuali satu atau dua orang ketua umum partai, kalau Jawa cenderung sungkan, malu-malu atau ewuh pakewuh.<br /> Ketiga, lebih menarik lagi mengapa tokoh berlatar belakang Jawa yang berani menyatakan terbuka maju sebagai capres kebanyakan berlatar belakang militer dan berpangkat jenderal? Penulis tidak menemukan jenderal non-Jawa yang menyatakan siap maju menjadi capres. Fenomena ini tentunya sangat menarik untuk dikaji.<br /> <br /> Apakah kecenderungan ini ada kaitannya dengan ”doktrin lama” dan ”ajaran kuno” yang dulu sangat dipercaya dalam rentang waktu sekian lama yang berbunyi bahwa presiden Indonesia sebaiknya Jawa-Islam-Militer? Ini bidang kajian aka-demis yang menarik secara antropologis. Kebanyakan orang Jawa— tentu ini agak stereotipikal dan karena itu tentu tidak semuanya— memang cenderung lingsem (malu) untuk menyatakan maju secara terus terang.<br /> <br /> Menariknya, ada tokoh Jawa, meski dalam semua survei peringkat keterpilihannya sangat tinggi, tetap saja mengatakan “saya tidak mikir, tidak mikir…” atau ”saya berdoa pun tidak berani..”. Padahal semua orang juga tahu alih-alih menjadi presiden, menjadi menteri atau gubernur, bahkan bupati/wali kota saja mau, masak mereka menjadi capres tidak mau? Mau nglimpe kok ora kira-kira! Orang Jawa, mungkin, karena faktor budayanya cenderung tidak berterus terang kecuali mereka yang berlatar belakang militer tadi.<br /> <br /> Alhasil, pendidikan militer yang serbategas, keras, disiplin, dan mementingkan kesamaptaan jiwa raga itu telah mengubah kultur Jawa yang serbatertutup menjadi terus terang, malu-malu menjadi mau dan tidak malu, ewuh pakewuh menjadi bloko suto atau blak kotang, dan last but not least, maaf, dari biso rumongso menjadi rumongso biso. Tak heran kebanyakan capres dan presiden yang berlatar belakang Jawa sebagian terbesar pastilah jenderal militer.<br /> <br /> Nah, sekarang yang penting saya sudah memulai kajian ini. Kini giliran ahli antropologi yang benar-benar antropolog untuk tampil menyampaikan perspektifnya tentang capres Indonesia secara akademis dan teoritis. Itulah antropologi capres! Semoga.<br /> <br /> <div style="text-align: right;"> <strong>Hajriyanto Y Thohari,</strong> Alumnus Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia</div> <div style="text-align: right;"> <br /></div> Sumber: KORAN SINDO,  6 Maret 2014<br /> </div>

Antropologi Capres

Hadjiryanto Y Thohari | Lensa Indonesia March 7, 2014   Tahun 2014 adalah tahun politik, tahun Presiden...

Baca selengkapnya »

Harapan Baru di Tahun Pemilu

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Harapan Baru di Tahun Pemilu" class="attachment-660x330" height="325" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/02/IndraJPiliang_9211.jpg" title="Harapan Baru di Tahun Pemilu" width="542" /> </div> <span>March 6, 2014</span> <span></span> <div class="entry"> <br /> Tahun ini, tepatnya 20 Oktober 2014, Partai Golkar berusia 50 tahun. Usia itu tentu diukur bukan sejak Golkar menjadi partai politik pada 1998. Sama dengan usia sebuah kota, biasanya tidak diukur sejak kota itu berdiri secara administratif, melainkan sejak sentuhan pertamanya dicatat. Begitu pula Partai Golkar, usia kelahirannya dihubungkan dengan pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964.<br /> <br /> Dalam tiga kali pemilu sejak menjadi partai politik, Partai Golkar berada di urutan kedua (1999), pertama (2004) dan kedua (2009). Capaian pemilih Partai Golkar juga berubah. Pada 1999, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 23.741.758. Lalu, pada 2004 Partai Golkar mendapatkan 24.480.757 suara. Terakhir, pada 2009, Partai Golkar kehilangan lebih dari 9 Juta pemilih, dengan hanya meraih angka 15.037.757 pemilih.<br /> <br /> Memang, Partai Golkar selalu berada di urutan pertama atau kedua. Namun dari sisi jumlah pemilih, kehilangan 9 juta lebih pemilih dalam lima tahun itu sungguhlah mengejutkan, dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Juga, sampai kini, faktor kekalahan (telak) dalam Pemilu 2009 itu tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh. Partai Golkar memang lebih sibuk dengan masalah kaderisasi dan organisasi, serta membangun all united campaign sebagai jalan keluar menuju kemenangan dalam Pemilu 9 April 2014.<br /> <br /> Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia, Partai Golkar mengalami kenaikan elektabilitas dibandingkan dengan pertama kali dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Oktober 2009. Angka kenaikan itu bervariasi. Modal awalnya adalah 9% (2009), lalu berakhir di angka 16% (Februari 2012). Belum ada lagi hasil survei yang bisa diakses di situs web Lembaga Survei Indonesia. Sementara menurut Lingkaran Survei Indonesia, per Oktober 2013, Partai Golkar dipilih oleh 20,4 % pemilih. Di bawahnya ada PDI Perjuangan dengan angka 18,7%. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 100% lebih sejak 2009.<br /> <br /> Kalau diproyeksikan ke belakang, menurut Lembaga Survei Indonesia, lima tahun lalu, Partai Golkar dipilih oleh 18% pemilih pada Oktober 2008. Angka itu turun menjadi 16 % (November 2008), 13% (Desember 2008), 15% (Januari 2009), 17% (Februari 2009), lalu berakhir di angka 14% (April 2009). Artinya, dengan gejolak politik sepanjang Oktober 2008 sampai April 2009, Partai Golkar malah kehilangan sampai 4% pemilih. Angka itu kalau diproyeksikan ke suara pemilih tentulah berjumlah jutaan pemilih.<br /> <br /> Dengan proyeksi yang sama, apabila angka Partai Golkar hari ini adalah 20%, lalu terjadi “tsunami politik” serupa sebagaimana lima bulan terakhir menjelang Pemilu 2009, Partai Golkar akan finish dengan angka 15%. Angka 15% ini bisa saja berjumlah sama dengan 2009, yakni sekitar 15 Juta suara pemilih. Atau bisa juga lebih kecil lagi, mengingat meningkatnya jumlah golongan putih.<br /> Asumsi lain, dengan sedikitnya peserta pemilu, bisa jadi angka 15% juga lebih banyak dari 15 juta pemilih. Perhitungan “matematis” seperti ini yang membuat takut sejumlah kalangan, ketika Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menyimpan masalah. Angka 10 Juta pemilih bisa mendekati atau malah melebihi 10% total pemilih.<br /> <br /> Bagi Partai Golkar, tentu masalahnya bukan DPT dalam artian kecurigaan konspiratif. Selama pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, sesuai aturan, dengan tingkat pemahaman yang baik di kalangan penyelenggara, saksi dan pemilih, Partai Golkar optimis bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dalam dua kali pemilu, Partai Golkar bukanlah partai yang punya afiliasi politik dengan Presiden (Megawati pada 2004 dan SBY pada 2009). Untuk ketiga kalinya, Partai Golkar bukanlah partai yang satu bendera dengan Presiden pada 2014.<br /> <br /> Artinya, inilah untuk ketiga kalinya Partai Golkar mengikuti pemilu dengan posisi Presiden RI bukan dari Partai Golkar. Akan tetapi, Partai Golkar juga bukan partai oposisi yang berada di luar pemerintahan. Partai Golkar selalu mengambil peran aktif di pemerintahan, mengingat silabus pelatihan berisi tentang karya dan kekaryaan. Silabus ini selalu membawa pikiran kader-kader Partai Golkar untuk masuk dan mewarnai pemerintahan. Kesadaran berpemerintahan ini muncul sebagai bagian dari program yang mewarnai Partai Golkar sejak awal.<br /> <br /> Pemilu adalah proses yang panjang, bagaikan lari maraton. Waktu empat bulan barangkali terlalu pendek bagi sebagian orang, namun bisa juga terlalu panjang bagi sebagian yang lain. Dalam ukuran saya sendiri, empat bulan adalah waktu yang pas. Kalau kampanye dibagi menjadi tiga tahapan, yakni dikenal, disukai dan dipilih, maka tersedia satu bulan waktu untuk dikenal, satu bulan untuk disukai, satu bulan untuk dipilih dan satu bulan untuk pemeliharaan suara pemilih sampai hari H. Apalagi, tidak mudah untuk mendapatkan pemilih (baru) dewasa ini. Bagi Partai Golkar, afiliasi kepartaian tetap penting mengingat lamanya usia partai ini.<br /> <br /> Bagi Partai Golkar, pelajaran politik sudah banyak diambil selama lima belas tahun terakhir. Sejumlah tokoh sudah mendirikan partai politik baru, walau sebelumnya bernaung di bawah beringin. Yang bertahan juga ada, sekaligus kader-kader baru yang kini menapaki usia emasnya masing-masing. Perimbangan para senior dan yunior begitu terasa. Walau kalangan senior masih menduduki posisi-posisi penting di partai, upaya mempercayai kalangan yunior juga sudah dimulai. Partai Golkar memang tidak memberi tempat kepada kemunculan sosok yang tiba-tiba. Seseorang ditempa dengan kerja berat. Bahkan, terpilih sebagai legislator saja belum cukup untuk meraih kepercayaan dari partai.<br /> Selama 15 tahun, Partai Golkar sama sekali tidak menempatkan kadernya di pucuk tertinggi puncak karier politik, yakni Presiden Republik Indonesia. Absen gelar kepresidenan yang termasuk lama, untuk ukuran partai politik yang selalu berada di urutan pertama atau kedua. Tentu jabatan presiden bukanlah segala-galanya, mengingat fungsi masing-masing orang sudah ada. Dan hanya satu orang yang menjadi Presiden RI. Bagi Partai Golkar, kemenangan dalam pemilu 9 April 2014 menjadi titik penting untuk kehadiran lebih banyak ide dan gagasan dalam panggung politik, ketimbang isu-isu harian yang tidak banyak gunanya untuk masyarakat luas.<br /> <br /> Tinggal sekarang seluruh tenaga, pikiran, dana dan waktu diberikan bagi kemenangan Partai Golkar, baik untuk posisi legislatif, maupun eksekutif. Kado HUT Emas ke-50 Partai Golkar yang jatuh bertepatan dengan hari pelantikan Presiden RI periode 2014-2019, yakni tanggal 20 Oktober 2014, tentulah kemenangan.<br /> <br /> Kemenangan itu artinya, bertepatan dengan ulang tahun emas Partai Golkar, Presiden Republik Indonesia yang dilantik adalah kader utama Partai Golkar yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden sejak Oktober 2012 lalu. Rapimnas ke-5 Partai Golkar, 21-23 November 2013, juga sudah dipersiapkan menuju ke sana.<br /> <br /> Artinya, puncak harapan Partai Golkar adalah memenangkan pemilu 9 April 2014 dan sekaligus pemilu presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014. Lalu, ketika bendera-bendera keemasan muncul menjelang HUT ke-50 Partai Golkar, 20 Oktober 2014, Presiden terpilih berasal dari Partai Golkar. Itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah, peringatan HUT Partai Golkar dilakukan dari dalam Gedung MPR RI, sekaligus juga di Istana Negara. Dengan cara itulah Partai Golkar memiliki peran jangka menengah dan panjang guna mewujudkan Visi Negara Kesejahteraan 2045.<br /> Bernyalikah kita?<br /> <div align="right"> <b>Indra Jaya Piliang</b>, Ketua Dewan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar</div> </div>

Harapan Baru di Tahun Pemilu

March 6, 2014   Tahun ini, tepatnya 20 Oktober 2014, Partai Golkar berusia 50 tahun. Usia itu tentu diuk...

Baca selengkapnya »

Kuota Sepak Bola Vs Kuota Politik

<div class="single-post-thumb"> <img alt="Kuota Sepak Bola Vs Kuota Politik" class="attachment-660x330" height="330" src="http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Egy-Massadiah-602x330.jpg" title="Kuota Sepak Bola Vs Kuota Politik" width="602" /> </div> <span>March 4, 2014</span><span></span> <div class="entry"> <br /> Sambil menikmati secangkir kopi dan beberapa potong pisang goreng, saya berbincang dengan seorang teman lama yang baru datang dari luar negeri. Saya dan teman saya ini adalah salah satu dari ratusan juta penikmat sepakbola. Kami asyik ngalor ngidul dari liga ke liga, dari tim satu ke tim yang lain, hingga akhirnya percakapan kami mengarah pada Timnas yang ditukangi pelatih yang sangat heroik, ya Timnas U-19 lengkap dengan pelatihnya Indra Sjafri.<br /> <br /> Pemain-pemain timnas U-19 terlihat begitu percaya diri memainkan si kulit bundar dan berkobar-kobar menghadapi pemain-pemain dari negara-negara dengan nama besar, seperti mengalahkan Korea Selatan dalam penyisihan Grup G Kualifikasi Piala Asia U-19 yang berlangsung di Jakarta. Hal yang paling banyak dikomentari publik adalah stamina pemain yang seperti tak habis-habis. Pasukan Garuda muda tak pernah nampak kelelahan melakukan perlawanan demi perlawanan hingga peluit akhir dibunyikan.<br /> Pasukan U-19 ini menuai banyak sanjungan. Bukan saja karena kemampuannya yang menyala tapi juga kebanggaan mampu mereka kibarkan  pada bangsa yang sedang haus kemenangan ini. Harga diri negeri ini pun terukir dengan berwibawa.<br /> <br /> Tapi, ternyata ada yang kurang. Rupanya komposisi pemain tak ada sama sekali pemain dari Tanah Cendrawasih Papua di skuad kebanggaan itu. Padahal, timnas yang selama ini kita saksikan selalu ada beberapa pemain dari Tanah Papua, misalnya Boaz Salosa, Patrich Wanggai, dll.<br /> Menanggapi absennya keterwakilan dari bumi Papua di tubuh Timnas U-19, saya pun langsung cekatan mengambil gadget untuk menelusuri berita-berita terkait obrolan kami yang sedang hangat ini. Kami terkesima ketika membaca pernyataan sang pelatih Indra Sjafri di sebuah media yang justru menjawabnya dengan tegas, “Ini timnas sepak bola, bukan partai politik atau rombongan haji yang harus ada kuota.”<br /> <br /> Bahkan secara terang-terangan Pelatih asal Tanah Minang itu menjelaskan, “Kami tidak ada sistem kuota, semua diperlakukan sama. Kalau kebetulan yang lolos orang Papua semua, ya apa boleh buat harus diterima.”<br /> <br /> Bagi saya yang berkecimpung di dunia politik, pernyataan ini menarik. Secara tersirat Indra ingin mengatakan bahwa tim besutannya bukan melihat setiap pemain dari mana ia berasal. Profesionalitas adalah pedoman sang pelatih untuk menentukan siapa yang berhak membela merah putih dan siapa yang bukan. <br /> <br /> Tentu ini berbeda dengan potret politik negeri kita masa kini. Peta politik kita  berwarna sesuai golongan-golongan yang ada. Publik akan merasa bahwa politik menjadi tak seimbang bila warna-warni: suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia tak punya perwakilan di pelataran panggung politik.<br /> <br /> Di dunia politik, kata “putra daerah” sangat fenomenal dan sakti. Slogan  dan cap putra daerah, di beberapa tempat masih dianggap menggigit. Di Indonesia pun dikenal wakil-wakil golongan ataupun daerah, misalnya wakil dari Timur, wakil dari Barat, wakil golongan X ataupun juga golongan Y dan lain sebagainya untuk menyebut beberapa contoh. <br /> Pertanyaannya, apakah kerja politik kita bisa dikatakan baik bila semua ada perwakilannya? Bagaimana dengan kualitas individunya? Kalaupun sesorang berangkat dari mayoritas, apa dia tak bisa memposisikan dirinya untuk menyuarakan suara minoritas dan sebaliknya?<br /> Obrolan kami pun makin asyik, persinggungan antara sepakbola dan politik menjadi renyah ketika dilihat dari sudut pandang positif dan konstruktif. Teman saya setuju dengan gagasan bahwa keterwakilan tidak menjamin kualitas, tapi justru profesionalisme dan kemampuanlah yang harus didahulukan. Menurutnya, buat apa getol memilih seseorang untuk mewakili kita hanya karena dia, katakanlah “sebahasa” dengan kita, padahal kita tahu dia itu sehari-harinya adalah berperilaku negatif dan memiliki kemampuan di bawah rata rata?<br /> <br /> Beberapa tokoh kini memang dikatakan sebagai wakil daerahnya atau juga sukunya. Ambillah contoh seorang Jusuf Kalla. Banyak yang bilang kalau bersinarnya JK menjadi Wakil Presiden adalah kesuksesan Indonesia Timur. Tak ada yang salah dengan itu. Memang realitasnya JK berasal dari Makassar yang secara geografis berasal dari bagian timur negara ini.<br /> <br /> Akan tetapi, saya melihat JK itu adalah sukses bukan karena ia lahir di Bone Sulawesi Selatan, bukan pula karena ia didukung oleh orang-orang dari “Timur”. Kesuksesan JK adalah karena memang dia adalah tokoh yang punya kemauan dan kemampuan untuk memimpin dan memperbaiki negeri ini.<br /> Contoh lain adalah figur yang sangat populer saat ini, yaitu Jokowi. Terpilihnya Jokowi bukan karena dia mewakili Suku Betawi atau pun “putra Solo”, tapi karena ia merupakan representasi harapan masyarakat Jakarta. Setelah sebelumnya ia mampu mencetak prestasi dengan memimpin Solo dengan baik, masyarakat Jakarta pun kepincut memilihnya membereskan permasalahan ibukota. Sekali lagi ini bukan masalah keterwakilan tapi masalah kapasitas.<br /> <br /> Namun memang apa salahnya orang Jawa mewakili Jawa, atau orang Papua mewakili Papua? Asal, saya tegaskan, asal profesionalitas dan kapabilitas harus dimiliki oleh wakil-wakil tersebut.<br /> Memang olahraga dan politik itu berbeda. Tapi dalam olahraga itu ada keteladanan yang bisa diadopsi menjadi bagian  perpolitikan kita. Lalu, mampukah kita menjalankan apa yang dipesankan dan disindirkan sang Pelatih Indra Sjafri pada perpolitikan kita? Anda tentu punya jawaban bijak, sebab semua akhirnya berujung pada pilihan Anda, ini bukan soal salah atau benar, sekali lagi soal pilihan yang disepakai banyak orang dan wajib mengutamakan juga kebaikan dan manfaat bagi orang banyak. Tabik.<br /> <div style="text-align: right;"> <b>Egy Massadiah</b>, Caleg DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Jakarta II</div> </div>

Kuota Sepak Bola Vs Kuota Politik

March 4, 2014 Sambil menikmati secangkir kopi dan beberapa potong pisang goreng, saya berbincang dengan ...

Baca selengkapnya »