Perolehan kursi Partai Golkar di
pemilu legislatif 2014 terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan, yakni 91
kursi atau 16,3 persen. Dengan perolehan itu, posisi Golkar dinilai
sangat strategis terutama dalam membentuk performa pemerintahan ke
depan.
Pengamat politik Konsep
Indonesia (Konsepindo) Research and Consulting Budiman mengatakan,
dengan hanya selisih 18 kursi dari PDI Perjuangan, keberadaan Partai
Golkar tak dapat diabaikan. Baik mengusung calon presiden sendiri atau
mendukung capres lain sebagai mitra koalisi, nilai tawar Golkar tetap
tinggi.
“Selisih Golkar dengan PDIP
minus 18 kursi, sedang dengan Gerindra unggul 18 kursi. Ini akan
memengaruhi formula pemerintahan ke depan,” katanya dalam diskusi
Menakar Arah Koalisi Pilpres 2014 di Jakarta Selatan, Jum’at (16/5).
Ia menyatakan, sejatinya
dengan perolehan tersebut Partai Golkar tetap memasang kadernya sebagai
calon presiden. Namun begitu, lanjut Budiman, jika memang dinamika
politik tak memungkinkan, maka Partai Golkar akan jadi penentu arus
koalisi PDI Perjuangan dan Koalisi Partai Gerindra.
“Kalau poros koalisi baru gak terbentuk, dan capres yang ada ingin pemerintahannya nanti kuat, harus rangkul Golkar,” tegasnya.
Hal itu diungkapkan, karena
menurutnya, persentase kursi partai yang sudah bergabung dengan dua
poros tersebut, jika ditambah Partai Golkar kekuatannya jauh lebih
dashyat.
“Persentase kursi PDIP, Nasdem
dan PKB kalau ditambah Golkar jadi 50 persen lebih. Begitu juga
Gerindra, PAN, PPP, dan PKS ditambah Golkar mencapai 52 persen. Di
sinilah Golkar penentu,” jelas Budiman.
Sementara itu, Ketua
Perhimpunan Pemilu Damai Indonesia Indrawan SH mengatakan, koalisi yang
kuat saat ini dibutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang efektif.
Pasalnya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemerintahan
presidensial dengan sistem multipartai.
“Wajib dilakukan. Apa
masalahnya? Dengan sistem multipartai jangan dianggap mudah. Kekuatan di
parlemen sangat vital,” tandasnya.
Indrawan mengacu pada
pengalaman sebelumnya di mana pemerintah kurang efektif menjalankan roda
pemerintahan. Seringkali kebijakan pemerintah dihambat bahkan
digagalkan oleh kekuatan parlemen.
“Saya yakin semua capres ingin memperkuat sistem presidensial. Satu-satunya jalan ya perkuat koalisi dari sekarang,” pungkasnya.
Sumber : cepatnews.com