Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau agar para menteri yang sibuk menyukseskan capres dan cawapres mundur dari kabinet. Merespon SBY, Partai Golkar akan menurut jika SBY memberhentikan menteri asal partainya lantaran sibuk kampanye.
“Kita dari partai, kita ‘manut’. Kalau mekanisme cuti dianggap tidak cukup (mengakomodasi kerja menteri-red) oleh Presiden, ya silakan Presiden mengambil keputusan,” kata Wakil Sekjen Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Selasa (3/6/2014).
Tantowi menyatakan perkara pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden. Maka Presiden juga tak perlu minta persetujuan ke siapapun.
“Menteri itu kan diangkat dan diberhentikan presiden. Itu ranah presiden. Tidak usah dibawa ke ranah publik untuk dapat persertujuan,” tutur Tantowi.
Namun demikian, Tantowi menyatakan sebenanrnya tugas kementerian yang diemban kadernya, yang juga masuk Timses Prabowo-Hatta untuk memenangkan Pilpres 2014, tidak terganggu.
“Saya rasa tidak (mengganggu) ya. Kalau Pak Cicip (Menteri Kelautan dan Perikanan) sudah mendelegasikan ke Sekjen atau Dirjennya,” tutur Tantowi.
Menteri yang masuk tim pemenangan Prabowo-Hatta antara lain: Mekokesra Agung Laksono (Golkar), Menhut Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo (Golkar), Menteri Perindustrian MS Hidayat (Golkar), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Mensos Salim Segaf Aljufri (PKS) dan Menpera Djan Faridz (PPP). Semuanya merupakan anggota Dewan Penasihat.
Sumber: detik.com