Isu pelanggaran HAM yang selalu dikaitkan dengan calon Presiden Prabowo Subianto diyakini Partai Golkar tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan. Apalagi sampai sekarang tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan mantan Danjen Kopasus tersebut terbukti melanggar HAM.
“Pengaruh (isu HAM) memang ada tapi saya yakin tidak signifikan. Terbukti elektabilitas Prabowo terus naik. Kami optimis kalau sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, peluang menang terbuka lebar,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung di sela-sela kunjungan safarinya ke Kabupaten Purworejo, Senin (2/6).
Akbar mengungkapkan, dirinya yang masuk dalam struktur penasehat tim sukses Prabowo-Hatta merasa optimis pasangan tersebut bisa memenangkan Pilpres. Pasalnya, berdasarkan survei yang ada, elektabilitas pasangan nomor urut 1 ini terus meningkat.
Bukan hanya itu, sambungnya, dukungan dari berbagai simpul terus mengalir. Bahkan pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa para kiai di Provinsi Jawa Timur sebagian besar telah merapat ke barisan Prabowo-Hatta.
Selain itu, sambungnya, mesin-mesin politik yang digerakkan melalui koalisi partai terus bekerja di bawah untuk menggalang dukungan bagi pasangan Prabowo-Hatta. “Termasuk kunjungan saya ke Purworejo ini dalam rangka mensosialisasikan pasangan Prabowo-Hatta yang didukung Partai Golkar,” katanya.
Menurut Akbar, pilihan Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta didasarkan atas pertimbangan rasional kebutuhan bangsa ini. Yakni menjadikan negara Indonesia yang bermartabat serta dihormati bangsa-bangsa lain di dunia. “Pasangan ini memiliki kans besar untuk mewujudkan kejayaan Indonesia. Itu yang saya kira harus terus dijelaskan tim pendukung kepada masyarakat,” katanya.
Disinggung soal sejumlah kader Partai Golkar yang menyeberang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, menurut Akbar jika dilakukan secara terbuka dan demonstratif tentu harus ada tindakan dari partai. “Apapun keputusan partai harus diamankan. Kalau ada yang tidak mematuhi, tentu harus ada tindakan dari partai,” katanya.
Sumber: Suara Merdeka